PERMINTAAN DATA NASABAH OLEH PPATK, WAJIBKAH DIBERIKAN ? (KESIMPULAN SETELAH IKUT FGD)

Waktu bertemu dengan Pak Ketua di lift saat menghadiri FGD, saya sampaikan bahwa memberikan data kepada PPATK itu tidak melanggar rahasia bank karena sesuai UU No. 8 Tahun 2010 kita dibebaskan dari persoalan kerahasiaan. Saya pikir pak Ketua bakalan setuju dengan pendapat saya ini, ternyata tidak. Akhirnya terjadilah perdebatan yang menarik persoalan boleh dan tidak boleh. Saya melihat memakai kacamata UU No. 8 Tahun 2010 terutama pasal 45, dan pak Ketua tetap pada UU Perbankan no 10 tahun 1998 pasal 40. 

FGD kali ini memang menarik, karena intinya adalah membahas apakah permintaan PPATK itu melanggar rahasia bank atau tidak? Apakah itu merupakan kewenangan PPATK atau tidak. Pembicaranya adalah pakar-pakar Hukum, DR. Muzakir dan Prof. Romli. Sayang saja pihak yang diperbincangkan yang diundang tidak hadir, dalam hal ini PPATK.

Dr. Muzakir lebih mengajak kita untuk melihat dahulu dasar dari segala Undang-undang yaitu UU 1945.

UUD 1945 - Pasal 28 G

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah  kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Kemudian kita menilik ke UU yang lainnya.

UU Perbankan No. 10 tahun 1998 Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

(1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam  ayat (1) berlaku pula bagi Pihak terafiliasi."

Pasal 41 untuk kepentingan Perpajakan

Pasal 41 A untuk kepentingan Penyelesaian Piutang Bank yang sudah diserahkan ke Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.

Pasal 42 Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana

Pasal 43 Untuk perkara perdata bank dengan nasabahnya

Pasal 44 Untuk dalam rangka tukar menukar informasi antar bank

Pasal 44A Atas permintaan nasabah  sendiri (harus tertulis)

                  Juga dalam hal nasabah meninggal atas permintaan ahli waris

Lalu apa sanksinya jika kita melanggar rahasia bank. Ternyata amat berat. Lihat saja di Pasal 47 ayat 2 : 

2. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
   
   
   Ancaman Tindak Pidana rahasia Bank ini cukup berat, sehingga Bank harus melaksanakan prinsip kehatian-hatian dalam menjaga rahasia Bank. Sedangkan dalam sisi lain dalam berbagai proses hukum pihak aparat hukum kepolisian maupun kejaksaan, dan juga lembaga lain  seringkali tidak memahami sepenuhnya ketentuan mengenai rahasia Bank ini. Hal ini menjadi dilema sehingga setiap komponen Bank harus dapat memberikan penjelasan kepada kepada siapapun apabila dimintai rahasia Bank akan mendapat sanksi baik yang meminta maupun yang memberi rahasia Bank.

 

Lalu bagaimana dengan UU Perlindungan Konsumen ?

UU Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 Pasal 4 (a dan i)

Hak konsumen adalah :

a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan /   atau jasa.
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.  (berarti UU Perbankan mengenai Rahasia Bank termasuk).

Perlindungan Konsumenpun sekarang sudah diatur dalam Peraturan OJK. Coba kita lihat POJK No. 1/POJK.07/2013.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 / POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan  Pasal 2, Perlindungan Konsumen menerapkan prinsip :

• Transparansi
•  Perlakukan yang adil
• Keandalan
• KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA / INFORMASI KONSUMEN, dan
• Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Kemudian dalam Pasal 31 ayat 1 dan 2 :

a.  (1) Pelaku usaha jasa keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan / atau informasi mengenai konsumennya kepada pihak ketiga.

b.    (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal :

•  Konsumen memberikan persetujuan tertulis; dan / atau
• Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan (berarti termasuk UU No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan).

Kalau ditarik kesimpulan dari pasal-pasal ini jelas sekali bahwa masyakat pengguna jasa keuangan harus dijaga kenyamanan dan keamanannya, serta kerahasiannya sebagai nasabah penyimpanan dan simpanannya.

Lalu bagaimana dengan permintaan PPATK atas Data Informasi Pengguna Jasa Keuangan dalam program SIPESAT, dimana diminta Semua data informasi Pengguna Jasa Keuangan, baik yang rekeningnya sudah di tutup di bulan Januari 2012 sampai 31 Januari 2014. Dan kita wajib mengirimkan data atas semua nasabah yang existing dari nama, no ktp, tempat, tgl lahir, alamat dan no.rekening, sampai dengan Maret 2014. Dan nanti setiap triwulan yaitu di bulan April, Juli, Oktober dan Januari tanggal 15 paling lambat, kita wajib mengirimkan penambahan data terbarunya. 
Apakah ini tidak melanggar rahasia bank ?
 
Nah, sekarang kita beranjak ke UU No. 8 2010, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

UU No. 8 Tahun 2010

Pasal 1

Disini berisi mengenai ketentuan umum, dan lebih menekankan pada TRANSAKSI KEUANGAN. Dan penjelasan mengenai Lembaga Pengawas dan Pengatur, yaitu merupakan lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan / atau pengenaan sanksi terhadap pihak pelapor dalam hal ini untuk Perbankan jelas adalah Lembaga OJK.

Pasal  17

Berisi siapa saja pihak pelapor dimana didalamnya termasuk Bank – BPR.

Pasal 18

Disini merupakan pasal tentang perapan prinsip mengenali pengguna jasa.

Dijelaskan bahwa Lembaga Pengawas dan Pengatur lah yang menetapkan ketentuan prinsip mengenali pengguna jasa. Bank wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa yang sekurang-kurangnya memuat :

• Identifikasi pengguna jasa
•  Verifikasi pengguna jasa
•  Pemantauan transaksi pengguna jasa

Dalam pasal ini di ayat 6 dikatakan bahwa “dalam hal belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur ketentuan mengenai prinsip mengenali pengguna jasa dan pengawasannya diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.” Pertanyaannya, bukankah Lembaga Pengawas dan Pengatur untuk Perbankan sudah terbentuk yaitu OJK. Sehingga Pengaturan sekarang ini telah berpindah ke OJK bukan lagi di PPATK. Sehingga dapat dikatakan bahwa yang berhak untuk mengatur adalah OJK bukan lagi PPATK.

Pasal 18 ayat 6 inilah yang tegas-tegas disebutkan oleh Prof. Romli sudah menggugurkan peraturan  PPATK mengenai SIPESAT, karena hak dalam peraturan itu sudah gugur dan berpindah ke OJK.

Nah bagian inilah yang saya kemarin belum paham. Saya berpendapat Prinsip Mengenali Pengguna Jasa tidak ada kaitannya dengan data yang diminta dalam SIPESAT.

Lalu apa yang wajib disampaikan ke PPATK ?

Laporan apa saja yang wajib disampaikan kepada PPATK, jelas disebutkan dalam Pasal 23 bahwa :

(1) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:

a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;

b.Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara,

yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau

c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.

(2) Perubahan besarnya jumlah Transaksi Keuangan Tuna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK.

(3) Besarnya jumlah Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.

(4) Kewajiban pelaporan atas Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan terhadap:

a.Transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan dengan pemerintah dan bank sentral;

b.Transaksi untuk pembayaran gaji atau pensiun;

dan

c.Transaksi lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan penyedia jasa keuangan yang disetujui oleh PPATK.

(5) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk Transaksi yang dikecualikan.

Berdasarkan kewajiban dalam pasal di atas, diatur dalam pasal 28 mengenai Pelaksanaan Kewajiban Pelaporan nya..

Paragraf 3

Pelaksanaan Kewajiban Pelaporan

Pasal 28

Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi Pihak Pelapor yang bersangkutan

Pasal 29

Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, Pihak Pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini.

Jelas sekali pasal 28 dan 29 hanya berlaku untuk Pelaporan yang sifatnya wajib seperti yang tertuang dalam pasal 23 UU No. 8 Tahun 2010.

Dalam pasal 30 disebutkan mengenai masalah sanksi jika tidak menyampaikan, di dalam sanksi juga jelas disebutkan bahwa pengenaan sanksi hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur sesuai ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini adalah OJK. Jika belum terbentuk memang wewenang PPATK, namun karena OJK sudah terbentuk, pengenaan sanksi hanya dapat dilakukan oleh OJK.

Pengawas Kepatuhan atas pelaksanaan pelaporan adalah Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam hal ini jelas OJK dan /  atau oleh PPATK.

Lalu apa sanksinya jika kita tidak melaporkan apa yang diminta dalam program SIPESAT, kita lihat saja SE  No. 2 /1.02/PPATK/02/2014 yang dikeluarkan oleh Ketua PPATK yang sudah berlogo Berita Negara, di pasal 16, disana tertulis bahwa kita akan diberikan teguran tertulis dan atau pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi, pengumuman kepada publik bisa dilakukan melalui website PPATK dan media lain. 

Tentunya kita juga tidak mau dipermalukan dengan nama perusahaan kita dicantumkan sebagai pihak yang tidak mau bekerjasama, tapi bagaimana dengan rahasia bank yang sanksinya pidana penjara dan uang miliaran rupiah.

Walaupun dalam Pasal 45 UU No. 8 tahun 2010 menyebutkan bahwa :

Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan.

Tapi sampai dimana jaminannya, apalagi tidak ada surat tertulis dari OJK sebagai pihak yang mengatr dan mengawasi PUJK.

Namun dalam FGD kemarin disimpulkan bahwa kewenangan PPATK hanyalah pada transaksi yang termuat dalam pasal 23 UU No. 8 Tahun 2010. Jika tidak mencurigakan, maka pasal 45 ini tidak berlaku, tetap yang berlaku adalah UU Perbankan mengenai rahasia bank.

Permintaan data pokok mengenai Nama, tempat tgl lahir, Alamat, No. KTP, No Identitas Lain, No KTP dianggap sebagai bagian dari Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan hanyalah OJK yang berwenang untuk mengatur. Sehingga pemberian data tersebut oleh pihak bank hanya dapat dilakukan mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh OJK.

Apalagi kalau melihat nama lembaganya : PPATK adalah singkatan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Artinya kan yang dilaporkan hanya transaksi2 yang mencurigakan saja, yang perlu dianalisis, seharusnya bukan semua data nasabah diminta bahkan sampai yang sudah tutup rekening pun diminta.

Terus terang sampai FGD ini berakhir masih menimbulkan tanda tanya. Boleh atau tidak.. karena setiap orang setiap lembaga punya pandangannya masing-masing. Yang diperlukan hanya kepastian dari Lembaga yang mengatur dan mengawasi.. dalam hal ini OJK. Dan juga kita memerlukan penjelasan yang sejelas-jelasnya dari PPATK terkait dengan rahasia Bank dan juga pandangan para pakar hukum mengenai persoalan ini.

Kita tunggu sajalah kepastian dari OJK.. dan juga baiknya laporan kita itu cukup kepada lembaga yang Mengatur dan Mengawasi, nanti lembaga lainnya tinggal meminta pada lembaga yang mengatur dan mengawasi kita saja...jadi gak ribet kayak gini..